Silatnas MAI di Al-Azhar: 9 Presidium Bahas Arah Indonesia, dari Pancasila hingga Isu TNI-Polri
EXPOINDONESIA.COM, Jakarta – Majelis Arah Indonesia (MAI) mulai memperkuat konsolidasi internal melalui Silaturahim Nasional dan Pleno I Presidium yang digelar di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Agenda tersebut diikuti sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang. Dari total sembilan anggota Presidium MAI, tujuh orang hadir dalam konferensi pers, sedangkan Prof. H. Abdul Somad, Ph.D. dan Prof. Dr. Irfan Syauqi Beik, SP, MSc.Ec. berhalangan hadir.
Tokoh yang hadir di antaranya KH. Thoha Yusuf Zakariya, Lc., Dr. H. Das’ad Latif, Ph.D., Ust. H. Slamet Ma’arif, S.Ag., M.M., KH. Nonop Hanafi, M.Pd.I., KH. Fahmi Salim, Lc., M.A., Iwel Sastra, S.H., M.Si., dan Dr. Phil. H. Habibburrahman El Shirazy, Lc., M.A.
Iwel Sastra membuka konferensi pers dengan memperkenalkan jajaran presidium yang hadir. Ia menjelaskan bahwa MAI terdiri dari sembilan anggota presidium dengan kedudukan yang sejajar.
Dalam keterangannya, KH. Fahmi Salim menegaskan bahwa MAI bukan partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Forum tersebut dibangun sebagai wadah pemikiran yang mempertemukan berbagai tokoh untuk membahas persoalan bangsa.
Struktur MAI akan menerapkan pergantian ketua presidium secara bergiliran setiap tahun. Selain itu, akan terdapat juru bicara dan tim ahli yang berperan dalam pengolahan data serta analisis berbagai kebijakan.
Salah satu isu yang menjadi perhatian MAI adalah pentingnya Indonesia memiliki arah pembangunan yang jelas.
Dr. H. Das’ad Latif menyampaikan analogi sepak bola untuk menggambarkan pentingnya tujuan tersebut. Dalam permainan sepak bola, gawang merupakan sasaran yang membuat seluruh pemain mengetahui arah permainan.
Tanpa gawang, pemain dapat terus berlari dan memainkan bola, tetapi tidak memiliki tujuan yang hendak dicapai.
Analogi tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam penjelasan KH. Fahmi mengenai gagasan Majelis Arah Indonesia.
“Kalau tidak ada gawang, susah mau dibawa ke mana negara kita,” katanya.
Menurut KH. Fahmi, arah pembangunan Indonesia harus berangkat dari kepentingan kolektif bangsa. Visi negara tidak boleh dibentuk berdasarkan kepentingan pribadi, perusahaan atau kelompok tertentu.
Ia mengingatkan bahwa konstitusi telah memberikan dasar mengenai cita-cita bangsa, termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengangkat harkat serta martabat bangsa Indonesia.
Dalam menjalankan perannya, MAI juga tidak ingin sekadar menjadi kelompok yang memberikan kritik. Kritik tetap menjadi bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi harus disampaikan dengan tetap mengedepankan nilai Pancasila.
“Negara harus hadir untuk menyejahterakan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, keberagaman latar belakang anggota MAI dinilai menjadi modal penting dalam menghasilkan kajian. Para tokoh yang terlibat berasal dari berbagai bidang keilmuan dan pengalaman.
Ke depan, MAI akan melakukan kajian terhadap sejumlah persoalan strategis. Salah satu bidang yang mendapat perhatian adalah TNI dan Polri.
KH. Fahmi menjelaskan, penentuan fokus kajian dilakukan agar setiap persoalan dapat dibahas secara mendalam dan menghasilkan rekomendasi yang lebih terarah.
“Kenapa harus fokus? Kalau tidak fokus, blur,” ujarnya.
Silaturahim Nasional dan Pleno I menjadi langkah awal MAI dalam memperkuat konsolidasi dan merumuskan kontribusi pemikiran terhadap bangsa. Dengan menggabungkan perspektif ulama, akademisi dan tokoh dari berbagai bidang, MAI ingin mendorong lahirnya gagasan yang berorientasi pada kepentingan nasional.
Pada akhirnya, seluruh gagasan tersebut diarahkan pada satu tujuan, yakni menghadirkan arah pembangunan yang jelas serta memperkuat upaya meningkatkan kesejahteraan, harkat dan martabat bangsa Indonesia.
